Diplomasi Digital

Blog
19 Aug

Diplomasi Digital

Kata “diplomasi” menjadi salah satu diksi yang tak asing lagi ditelinga kita. Namun, beberapa orang justru beranggapan bahwa diplomasi merujuk pada segala sesuatu yang formal dan bersifat mengikat. Pasalnya, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kini diplomasi tak hanya berwujud proses negosiasi yang melibatkan beberapa aktor dalam pengambilan keputusan. Munculnya diplomasi publik mengindikasikan bahwa diplomasi tak hanya melulu membahas seputar masalah politik.

Pada awalnya, diplomasi sendiri diartikan dengan hubungan antar negara dan entitas lain dalam dunia politik, diwakili oleh perwakilan resmi dan dilakukan dengan damai (Homes&Bjola,2015). Dalam praktiknya, diplomasi berkembang untuk menjawab perubahan tatanan global, terutama seiring dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi. Keterbukaan diplomasi terhadap aktor non-negara dengan segala sektornya baik ekonomi, sosial hingga makanan merupakan indikasi dari meluasnya praktik diplomasi.

Terkait dengan hal tersebut, Diplomasi Digital merupakan salah satu elemen dari kerangka diplomasi publik. Hingga saat ini masih belum ada definisi yang baku terkait halnya diplomasi digital, para ahli pun telah berusaha mendefinisikan diplomasi digital dengan menuangkan pendapat mereka. Lewis mendefinisikan diplomasi digital sebagai upaya diplomasi yang dilakukan para diplomat dengan menggunakan instrumen digital, dalam hal ini media sosial, untuk berkomunikasi dengan masyarakat (publik).

Senada dengan Lewis, Potter mengungkapkan bahwa diplomasi digital terutama terkait dengan praktek diplomasi yang menggunakan teknologi berbasis jaringan dan digital. Teknologi tersebut mencakup internet, mobile devices dan saluran media sosial. Posisi penting sosial media dalam diplomasi digital kemudian ditegaskan kembali oleh Manor and Segev yang menggarisbawahi bahwa diplomasi digital mengacu pada peningkatan penggunaan sosial media dalam mencapai kepentingan luar negeri melalui diplomasi.

Diplomasi digital dalam kaitannya dengan diplomasi suatu negara, dapat dilihat dalam dua tingkatan utama, yaitu tingkat Kementerian Luar Negeri, dan tingkat perwakilan kedutaan besar. Dengan dua tingkatan tersebut, diplomasi digital dianggap mampu membenatu negara dalam mencapai kepentingannya, seperti upaya pembentukan citra atau nation branding. 

Diplomasi digital juga dianggap sebagai alat yang efektif dalam upaya menjaga reputasi suatu negara (image management) karena dianggap mampu menghadirkan komunikasi dua arah diantara penggunanya.

Dengan adanya definisi diplomasi digital yang menekankan pentingnya penggunaan media sosial, maka diplomasi digital seringkali dikaitkan dengan internet dan media sosial dalam upaya diplomasi. Lebih lanjut, diplomasi digital juga kerap disebutkan dengan istilah lain seperti e-diplomacy, cyber diplomacy, ataupun twiplomacy.

Khusus untuk istilah twiplomacy, hal ini terkait dengan situasi dimana media sosial twitter dianggap sebagai media sosial yang paling banyak digunakan oleh Kementerian Luar Negeri di seluruh dunia sebagai platform media sosial dalam upaya diplomasi digital. Adapaun alasan maraknya penggunaan twitter adalah karena twitter dianggap dapat menyebarkan informasi resmi, dapat menjadi alat promosi negara, serta dapat menjadi media interaksi dengan masyarakat luas.

Selain dari pengertian yang telah disebutkan di atas, diplomasi digital (e-diplomacy), sebagaimana disebutkan oleh Fergus Hanson, 2012, diplomasi digital merupakan penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan diplomatik (the use of the Internet and new information communication technologies to help achieve diplomatic objectives)

Lebih jauh, The UK Foreign and Commonwealth Office mendefinisikan digital diplomacy sebagai, "solving foreign policy problems using the internet". Dengan kata lain, diplomasi digital merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan luar negeri dengan memanfaatkan internet. Pentingnya diplomasi digital dalam tatanan global pun diakui oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menyatakan bahwa diplomasi digital merupakan "the term 21st Century Statecraft".  Begitu pula The Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development yang memaknainya sebagai "calls it Open Policy".